oleh inspektorat | Okt 7, 2021 | BPKP
Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Menteri/Kepala Lembaga/
Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Aparat Pengawasan Internal pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing;
Detil:
Tipe: Dokumen
Format: PDF
Jumlah halaman: 64 halaman
Ukuran: A4
Preview :
oleh inspektorat | Okt 7, 2021 | BPKP
Menimbang :
- bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Detil:
Tipe: Dokumen
Format: PDF
Jumlah halaman: 457 halaman
Ukuran: A4
Preview :
oleh inspektorat | Okt 7, 2021 | BPKP
Menimbang :
- bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor memiliki tugas mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Detil:
Tipe: Dokumen
Format: PDF
Jumlah halaman: 19 halaman
Ukuran: A4
Preview :
oleh inspektorat | Okt 6, 2021 | BPKP
Menimbang :
- bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Detil:
Tipe: Dokumen
Format: PDF
Jumlah halaman: 10 halaman
Ukuran: A4
Preview :
