SAIPI 2021# Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2021

SAIPI 2021# Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2021

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2021

inspektoratStandar Audit Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2021

Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menjaga mutu hasil pengawasan intern AAIPI menerbitkan Standar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Berikut ini preview dokumen Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI2021) :

Demikian informasi “Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2021″ dan Terima kasih sudah berkunjung. Apabila artikel ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.

 

sumber : infohub

Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menimbang :

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
    Barang/Jasa Pemerintah, Menteri/Kepala Lembaga/
    Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan
    Barang/Jasa melalui Aparat Pengawasan Internal pada
    Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing;

Detil:

Tipe: Dokumen
Format: PDF
Jumlah halaman: 64 halaman
Ukuran: A4

Preview :

Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Menimbang :

  1. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Detil:

Tipe: Dokumen
Format: PDF
Jumlah halaman: 457 halaman
Ukuran: A4

Preview :

Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

Menimbang :

  1. bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor memiliki tugas mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Detil:

Tipe: Dokumen
Format: PDF
Jumlah halaman: 19 halaman
Ukuran: A4

Preview :

Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Menimbang :

  1. bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Detil:

Tipe: Dokumen
Format: PDF
Jumlah halaman: 10 halaman
Ukuran: A4

Preview :

Keputusan Bupati Nomor 208 Tahun 2021 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berdasarkan Risiko Pada Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021

Keputusan Bupati Nomor 208 Tahun 2021 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berdasarkan Risiko Pada Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021

Keputusan Bupati Nomor 208 Tahun 2021 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berdasarkan Risiko Pada Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021

Menimbang :

  1. bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Detil:

Tipe: Dokumen
Format: PDF
Jumlah halaman: 17 halaman
Ukuran: A4

Preview :