Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Risiko Anti Penyuapan dengan nomor 03/SOP.MR/XII/INSP-2023, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dan disahkan pada 15 Desember 2023. SOP ini merupakan pedoman formal yang bertujuan untuk mencegah tindakan suap , dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi dan pengendalian gratifikasi.
Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 05 Januari 2022, yang berfungsi sebagai pedoman formal bagi tim reviu untuk menilai kualitas dan keandalan LKPD.
Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Permintaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Inspektur di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, yang disahkan pada 16 Agustus 2023. SOP ini berfungsi sebagai panduan proses pengajuan naskah dinas untuk mendapatkan TTE Inspektur, yang bertujuan mencegah hambatan pencantuman QR Code pada file surat dan keterlambatan distribusi surat.
Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Khusus Atas Pengaduan Masyarakat di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, yang ditetapkan pada 10 April 2020 dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Dokumen ini merupakan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) Penyusunan Peta Auditan dan Program Kerja Tahunan Pengawasan (PKPT) Berbasis Risiko di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, yang ditetapkan pada 30 Januari 2021. SOP ini berfungsi sebagai panduan untuk menyusun Peta Auditan (daftar potensi objek audit berdasarkan pengawalan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD) dan PKPT (daftar objek audit tahun berjalan yang dipilih berdasarkan tingkat risiko keseluruhan yang tertinggi serta ketersediaan sumber daya Inspektorat).
Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Telaah Sejawat di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas , yang dibuat pada 11 Januari 2021 sebagai pedoman bagi Pejabat APIP dan Auditor untuk menilai kualitas kegiatan audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dengan landasan hukum utama seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.