Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 46 Tahun 2024

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan pedoman resmi yang mengatur tata cara, mekanisme, dan kelembagaan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 berisi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Regulasi ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang, membahas, dan menetapkan APBD agar selaras dengan kebijakan nasional dan prinsip tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif, serta akuntabel.

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 42 Tahun 2022

Dokumen ini adalah Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari upaya penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Dokumen ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditetapkan dengan tujuan untuk menguatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014

Dokumen ini adalah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, yang berfungsi untuk merinci prosedur pelaporan dan penetapan status gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, sesuai amanat Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2016

Dokumen ini adalah Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, yang ditetapkan pada 26 Januari 2016. Perbup ini berfungsi sebagai pedoman untuk menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas, dengan tujuan utama mewujudkan ASN yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.