Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Telaah Sejawat di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas , yang dibuat pada 11 Januari 2021 sebagai pedoman bagi Pejabat APIP dan Auditor untuk menilai kualitas kegiatan audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dengan landasan hukum utama seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Dokumen ini adalah Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/576/2025 yang menetapkan Piagam Audit Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Tujuan utama dari piagam ini adalah untuk memberikan landasan yuridis bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di dalam dokumen ini juga diatur mengenai struktur, kedudukan, tugas pokok, serta fungsi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas sebagai unit APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, piagam ini merinci peran berbagai jabatan fungsional seperti Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) dalam memberikan jaminan kualitas serta konsultansi bagi organisasi yang diawasi.
Pernah mendengar istilah gratifikasi? Kata ini sering muncul saat membahas isu korupsi dan integritas aparatur negara. Namun, masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan gratifikasi dan mengapa hal ini penting untuk dicegah.
E-Book Panduan Membaca Gambar Teknis Konstruksi Bangunan Gedung sebagai salah satu output kunci dari Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Mas. Dibuat khusus untuk memperkuat kompetensi auditor dalam proses audit fisik konstruksi bangunan gedung.
Dengan panduan ini, diharapkan setiap proyek pembangunan di daerah berjalan sesuai spesifikasi dan aturan.
Kontribusi nyata ASN untuk pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel.
