oleh inspektorat | Okt 6, 2021 | Berita
Inspektorat – Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2020. Penyerahan WTP ini diserahkan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng), Ade Iwan Ruswana kepada Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong di kantor BPK Perwakilan Kalteng, Senin (10/5/2021).
Pada kesempatan itu, Bupati Jaya Samaya Monong mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyusun laporan keuangan tersebut. Sehingga mampu mempertahankan WTP untuk yang kelima kalinya.
“Keberhasilan ini tentu tidak didapat dengan mudah. Butuh kolaborasi dan kerja sama yang maksimal sehingga mampu meraih prestasi yang terbaik,” ujarnya.
Sementara, Kepala Badan Keuangan dan Aset Gunung Mas, Hardeman mengatakan bahwa WTP yang didapat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas merupakan hasil pemeriksaan tahunan dari BPK RI Kalteng atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas. Dalam hal ini penilaian keuangan daerah Kabupaten Gunung Mas memperoleh nilai tertinggi pada tahun 2020.
“Kita bersyukur bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kembali mempertahankan WTP,” ujarnya.
Ke depan diharapkan Pemkab Gunung Mas mampu mempertahankan prestasi tersebut di tahun berikutnya.
“Karena WTP tidak akan bisa diraih tanpa kerja sama dari seluruh perangkat daerah, sebab itu butuh peran dan kerja keras seluruh perangkat,” pintanya. (Iswanto / Foto: Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas)
oleh inspektorat | Okt 6, 2021 | BPKP
Menimbang :
- bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Detil:
Tipe: Dokumen
Format: PDF
Jumlah halaman: 10 halaman
Ukuran: A4
Preview :
oleh inspektorat | Okt 6, 2021 | PERBUP, PRODUK HUKUM
Menimbang :
- bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Detil:
Tipe: Dokumen
Format: PDF
Jumlah halaman: 17 halaman
Ukuran: A4
Preview :
oleh inspektorat | Okt 5, 2021 | UNDANG-UNDANG
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia
Menimbang :
- bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
Detil:
Tipe: Dokumen
Format: PDF
Jumlah halaman: 30 halaman
Ukuran: A4
Preview :
oleh inspektorat | Okt 5, 2021 | PRODUK HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
- bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
Detil:
Tipe: Dokumen
Format: PDF
Jumlah halaman: 46 halaman
Ukuran: A4
Preview :
