Peraturan
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 46 Tahun 2024
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan pedoman resmi yang mengatur tata cara, mekanisme, dan kelembagaan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 berisi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Regulasi ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang, membahas, dan menetapkan APBD agar selaras dengan...
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 42 Tahun 2022
Dokumen ini adalah Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari upaya penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan...
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
Dokumen ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditetapkan dengan tujuan untuk menguatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014
Dokumen ini adalah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, yang berfungsi untuk merinci prosedur pelaporan dan penetapan status gratifikasi yang diterima oleh...
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2016
Dokumen ini adalah Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, yang ditetapkan pada 26 Januari 2016. Perbup ini berfungsi sebagai pedoman untuk menegakkan norma etika dalam...
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2016
Dokumen ini adalah Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, yang berfungsi sebagai panduan untuk mengatasi ketidakseragaman pemahaman mengenai benturan kepentingan.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2016
Dokumen ini adalah Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, yang berfungsi sebagai pedoman formal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi,...
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016
Dokumen ini adalah Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik...
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2023
Dokumen ini adalah Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, yang ditetapkan untuk memperkuat integritas dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta mengatasi risiko kecurangan yang...
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 27 Tahun 2025
Dokumen ini adalah Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 27 Tahun 2025 yang mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 mengenai Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya, dan Harga Satuan Pelaksanaan Pekerjaan Kabupaten...
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 46 Tahun 2024
Dokumen ini adalah Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang berfungsi sebagai pedoman formal untuk menangani aduan masyarakat secara baik, cepat, tepat, dan akuntabel, guna mewujudkan tata...
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 45 Tahun 2023
Dokumen ini adalah Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Mas, yang ditetapkan pada 9 Agustus 2023. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan formal untuk melaksanakan kegiatan...
Keputusan Inspektur Kabupaten Gunung Mas Nomor 26 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Auditor dan PPUPD
Keputusan Inspektur Kabupaten Gunung Mas Nomor 26 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Auditor dan PPUPD Menimbang :a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelakanaan...
SOP
SOP Telaah Sejawat Di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas
Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Telaah Sejawat Eksternal di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, yang mengatur proses mulai dari Perencanaan (seperti penerbitan surat tugas dan penyusunan Program Kerja Telaah Sejawat) , Pelaksanaan (termasuk...
SOP Penanganan Aduan Masyarakat
Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Aduan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Inspektur Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 02 Juni 2021, yang berfungsi sebagai pedoman untuk menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh...
SOP Pengumpulan Data Kinerja
Dokumen “Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja” yang disahkan oleh Inspektur Kabupaten Gunung Mas pada 23 Mei 2020 ini berisi panduan resmi mengenai tata cara pengumpulan data kinerja di lingkungan Inspektorat.
SOP Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas pada 23 Mei 2020, berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaksana untuk menyusun dokumen kinerja tahunan.
SOP Penyusunan LAKIP
Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas pada 23 Mei 2020, sebagai pedoman bagi para pelaksana untuk menyusun LAKIP berdasarkan...
SOP Penanganan Benturan Kepentingan di Inspektorat
Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Benturan Kepentingan di Inspektorat, yang berfungsi sebagai panduan untuk menangani laporan atau aduan masyarakat tentang dugaan benturan kepentingan pada pejabat dalam menetapkan keputusan atau tindakan.
SOP Manajemen Risiko Anti Penyuapan
Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Risiko Anti Penyuapan dengan nomor 03/SOP.MR/XII/INSP-2023, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dan disahkan pada 15 Desember 2023. SOP ini merupakan pedoman formal yang...
SOP Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 05 Januari 2022, yang berfungsi sebagai pedoman formal bagi tim reviu untuk menilai kualitas dan...
SOP Permintaan Tanda Tangan Elektronik Inspektur
Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Permintaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Inspektur di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, yang disahkan pada 16 Agustus 2023. SOP ini berfungsi sebagai panduan proses pengajuan naskah dinas untuk mendapatkan TTE...
SOP Pelayanan Konsultasi & Pengaduan Masyarakat Inspektorat Kab. Gunung Mas
Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Khusus Atas Pengaduan Masyarakat di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, yang ditetapkan pada 10 April 2020 dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan...
SOP Penyusunan Peta Auditan dan PKPT Berbasis Risiko
Dokumen ini merupakan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) Penyusunan Peta Auditan dan Program Kerja Tahunan Pengawasan (PKPT) Berbasis Risiko di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, yang ditetapkan pada 30 Januari 2021. SOP ini berfungsi sebagai panduan untuk...
SOP Telaah Sejawat DI Inspektorat Kabupaten Gunung Mas
Dokumen ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Telaah Sejawat di Inspektorat Kabupaten Gunung Mas , yang dibuat pada 11 Januari 2021 sebagai pedoman bagi Pejabat APIP dan Auditor untuk menilai kualitas kegiatan audit Aparat Pengawas Internal...
Piagam Audit
Piagam Audit 2022
Dokumen ini adalah Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022, yang merupakan dokumen formal untuk menegaskan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)...
Surat Keputusan (SK)
SK Standar Pelayanan Inspektorat
Dokumen ini adalah Keputusan Inspektur Kabupaten Gunung Mas Nomor 700/29/II/ INSP-2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkup Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, yang ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
SK Pedoman Pelaksanaan Penugasan
Dokumen ini adalah Keputusan Inspektur Kabupaten Gunung Mas Nomor 700/29/II/ INSP-2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, yang bertujuan untuk menstandarkan cara kerja dan meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern...
SK Pedoman Pemberian Jasa Konsultasi
Dokumen ini adalah Keputusan Inspektur Kabupaten Gunung Mas Nomor 700/40.A/VII/INSP/2022 yang menetapkan Pedoman Pemberian Jasa Konsultasi (Advisory Advice) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap proses...
SK Pengendalian Mutu
Dokumen ini adalah Keputusan Inspektur Kabupaten Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2023 yang menetapkan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PKMA-APIP) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, yang bertujuan untuk mewujudkan pengawasan intern pemerintah...
Pedoman
Panduan Sederhana Pengelolaan Aset Desa
Panduan Pengelolaan Aset Desa: Mewujudkan Tata Kelola yang Tertib, Transparan, dan Berkelanjutan.
E-Book Panduan Akses Website Inspektorat
E-book Panduan Akses Website Inspektorat ini disusun untuk membantu pengguna mengenal dan memanfaatkan fitur-fitur utama yang tersedia pada website Inspektorat. Melalui panduan ringkas ini, pembaca dapat memahami cara mengakses informasi, menelusuri menu navigasi,...
Panduan Pengelolaan Aset Terkait Penghapusan Aset Desa
Buku Panduan Pengelolaan Aset Terkait Penghapusan Aset Desa ini disusun sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan penghapusan aset sesuai ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 48 Tahun 2022. Panduan ini...
E-BOOK Panduan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
Buku Saku Panduan Sederhana dan Praktis bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
Dokumen ini adalah Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan resmi untuk melaksanakan evaluasi terhadap...
Pedoman Pengendalian Gratifikasi
Dokumen ini adalah Pedoman Pengendalian Gratifikasi (Gratification Control Guidelines) dari Inspektorat Kabupaten Gunung Mas yang diterbitkan pada tahun 2022, yang berfungsi sebagai acuan resmi untuk mengendalikan praktik gratifikasi.
Pedoman Audit Pertanggungjawaban Belanja
Dokumen ini adalah Pedoman Audit Ketaatan Pertanggungjawaban Belanja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk Tahun 2023, yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dan berfungsi sebagai panduan, pedoman, serta acuan bagi Aparat Pengawas...
Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022
Dokumen "Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022" adalah pedoman pelaporan capaian aksi pemberantasan korupsi pemerintah daerah tahun 2022, yang menguraikan delapan area intervensi utama—Perencanaan dan Penganggaran APBD,...
E-Book Panduan Membaca Gambar Teknis Konstruksi Bangunan Gedung
E-Book Panduan Membaca Gambar Teknis Konstruksi Bangunan Gedung sebagai salah satu output kunci dari Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Mas. Dibuat khusus untuk memperkuat kompetensi auditor dalam proses audit fisik konstruksi...